Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengungkap berbagai upaya mengatasi permasalahan pekerja atau buruh di May Day kali ini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel diminta berkolaborasi membuat desk ketenagakerjaan bersama Polda Sumsel.
“Pemprov Sumsel dan Polda Sumsel akan segera membentuk desk ketenagakerjaan. Desk itu akan mempermudah, dalam memproses berbagai permasalahan ketenagakerjaan,” ujar Sekda Sumsel Edward Candra saat dialog bersama perwakilan pengurus dan anggota serikat pekerja di Auditorium Bina Praja, Kamis (1/5/2025).
Edward menambahkan, Disnakertrans Sumsel juga memiliki 33 pengawas yang mengawasi sekitar 85 perusahaan. Jumlah yang diawasi disebutnya cukup banyak.
“Kita juga masih memproses pembentukan UPTD pengawas di kabupaten/kota, terutama di daerah yang memiliki banyak perusahaan,” kata Edward yang juga sebagai Plt Kepala Disnakertrans Sumsel ini.
Katanya, meski terdapat koordinator wilayah UPTD pengawas dianggap perlu agar lebih cepat penanganannya. Pembentukannya juga masih dalam proses.
“Disnakertrans Sumsel sedang berbenah. Kita juga ingin proses K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) dipermudah, tapi kualitas kontrol sesuai standar. Ini jadi PR kita. Nantinya juga akan dibentuk Dewan K3 dari para praktisi dan akademisi,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Edward juga menanggapi UMSP Sumsel. Dia menyebut akan mengkaji lebih lanjut tuntutan yang disampaikan buruh. Dia juga mengaku, Pemprov Sumsel akan ikut memperjuangkan nasib buruh terkait dengan RUU Ketenagakerjaan. Dia juga mendukung pembentukan dewan pengupahan di Sumsel.
“Segera akan kita surati kabupaten/kota yang belum memiliki dewan pengupahan untuk membentuknya. Keberadaan dewan pengupahan bisa menentukan upah di wilayah masing-masing, karena kondisi setiap daerah tidak sama maka perlu didorong,” jelasnya.
Sementara itu Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Hadi Wiyono mengatakan mendukung pembentukan desk ketenagakerjaan di Sumsel.
“Kita juga mengikuti pelatihan desk ketenagakerjaan. Kalau ada permasalahan di disnaker yang mengambang maka ada desk khusus ketenagakerjaan yang membantu menangani. Kita juga harapkan ada tim dari pemprov agat satu pemahaman,” katanya.
Dia menyebut, selama ini ada beberapa permasalahan terkait ketenagakerjaan imbas perusahaan yang tertutup dan sulit masuk ke perusahaan dan lain-lain. Setelah desk ketenagakerjaan terbentuk, maka lembaga itu akan bisa menangani permasalahan. akan bisa masuk sampai titik darah penghabisan.
Sekertaris DPD KSPSI Cecep Wahyudin menyampaikan sejumlah tuntutan pada Hari Buruh. Pertama meminta pemprov mendorong percepatan revisi UU Ketenagakerjaan melalui surat resmi ke presiden dan DPR. Menolak upah murah dan outsourcing, revisi UMSK Sumsel 2025 yang cacat hukum dan prosedur.
“Menuntut penuntasan seluruh kasus-kasus pelanggaran hak-hak normatif pekerja. Menuntut penuntasan kasus kecelakaan kerja dan audit sertifikasi K3 bermasalah. Mendorong gubernur membentuk dewan pengupahan di kabupaten/kota. Terakhir, meminta gubernur melibatkan serikat pekerja/buruh dalam hal kebijakan untuk kesejahteraan pekerja,” tukasnya.
