Dinas Pendidikan (disdik) mencatat sebanyak 130 sekolah dasar (SD) negeri di Palembang yang rusak. Belum diperbaikinya sekolah yang rusak itu karena terkendala anggaran untuk gaji Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kadisdik Palembang Muhammad Affan Prapanca mengatakan dari 249 SD Negeri di Palembang, sebanyak 130 lokasi memerlukan penanganan fisik. Dari jumlah tersebut, 35 sekolah di antaranya masuk dalam kategori rusak berat.
“Dari 249 SD Negeri, hasil pemetaan kami ada sekitar 130-an yang memang memerlukan penanganan bervariasi. Untuk yang rusak berat itu ada sekitar 35 lokasi,” ujarnya, Rabu (31/12/2025)
Kata dia, upaya percepatan revitalisasi ini terganjal masalah klasik yakni anggaran. Tahun 2026, kemampuan APBD Kota Palembang untuk menyentuh perbaikan fisik sekolah sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya pos anggaran sekitar Rp 39 miliar yang masih harus dipastikan peruntukannya bagi gaji tenaga pendidik.
Kondisi ini membuat sisa anggaran fisik tidak sampai Rp 30 miliar. Padahal, sebelumnya disdik menargetkan bisa menyentuh hingga 80 lokasi sekolah.
“Untuk tahun (2025) ini, kalau mengacu anggaran yang tersedia memang sangat minim sekali. Tersisa untuk fisik itu tidak sampai Rp 30 miliar lagi. Jadi paling-paling hanya bisa menangani sekitar 20 lokasi untuk SD dan SMP,” ujarnya.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, kata dia, Pemkot Palembang berharap pada bantuan dana dari pusat. Saat ini, sudah ada lampu hijau untuk revitalisasi di 34 lokasi melalui Direktorat Jenderal Dikdasmen dengan perkiraan dana berkisar antara Rp 40-45 miliar.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang tengah mengkaji solusi agar beban gaji PPPK paruh waktu tidak menggerus anggaran pembangunan fisik. Salah satu opsinya adalah memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“Ada ruang pemanfaatan BOSP untuk pegawai tendik PPPK paruh waktu dengan ambang batas 20 persen. Kita akan optimalkan arah penganggaran dari sana, baru nanti kita masuk ke anggaran kebutuhan rehabilitasi gedung sekolah,” ujar Kepala BPKAD Ahmad Nashi.
Artikel ini ditulis oleh Ani Safitri peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di infocom.
