Kapolda Jambi Irjen Krisno H. Siregar menyoroti persoalan pemalakan sopir truk yang terjadi di jalanan. Menurutnya, pemalakan ini merupakan masalah sosial yang perlu didorong bersama pemerintah daerah dalam pemberantasannya.
“Bentuk kegiatan premanisme paling banyak di Jambi yang sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah itu adalah pemerasan di jalan. Di sini ada truk batu bara, truk sawit, lalu dipalak dan diminta uang dengan jumlah tertentu,” kata Krisno, Kamis (15/5/2025).
Selama dua pekan, 1-14 Mei 2025, Polda Jambi dan jajaran telah mengamankan 274 pelaku premanisme dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Rata-rata merupakan kasus pemalakan. 32 pelaku di antaranya naik proses hukum dan ditahan.
Pemalakan sopir khususnya truk batu bara di Jambi ini terjadi seiring dengan mobilitas angkutan batu bara di jalan nasional. Menurutnya, penyelesaian kasus pemalakan ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Ini masalah sosial yang tentu bukan hanya urusan kami polisi. Kami memang punya kewenangan dari hulu ke hilir. Tapi hulu dan hilir ini juga ada stakeholder lain. Contohnya di sini ada pembinaan lain, seperti Dinas Sosial bisa kerja sama dengan kami,” ujarnya.
Di samping itu, masalah pemerasan ini menjadi atensinya setiap kunjungan kerja ke Polres jajaran. Kata Krisno, hal ini juga menjadi bahan arahan kamtibmas yang perlu diketahui oleh Bhabinkamtibmas.
“Ada masalah sosial di sini, jadi bukan hanya pemerasan saja. Nah, ini akan kami bawa pada level yang lebih tinggi, koordinasi dengan Pak Gubernur dengan seluruh kepala dinasnya. Tokoh masyarakat juga sudah saya bilang di setiap kunjungan,” ujarnya.
Krisno menyadari jika masalah ini terus berulang, ada perihal penegakan hukum yang tidak selesai. Maka dari itu, dia akan mengevaluasi jajaran di bawahnya dari Polres hingga Polsek.
“Kalau masih berulang, berarti ada penegakan hukum yang tidak selesai. Bagaimana kalau Polsek tidak melakukan penindakan? tentunya ada evaluasi. Kita melihat apakah ada pembiaran atau memang keterlambatan dalam merespons.
Dalam mengatasi premanisme ini, Krisno meminta jajaranya juga bertindak dengan mitigasi yang baik. Pihaknya juga akan memberikan asistensi jika dibutuhkan.
“Saya harus bijaksana melihat dalam hal ini apakah (kendala) memang jaraknya, waktunya, kekuatannya, ancamannya, saya nggak mau anggota saya mati sia-sia. Tentunya kalau anggota sudah bekerja secara benar, kami mengoreksi apa yang menjadi kelemahan. Tapi kalau pembiaran akan ada evaluasi,” pungkasnya.
Pemberantasan preman ini juga bentuk komitmen Polda Jambi untuk melindungi masyarakat dari praktik premanisme dan menjamin keamanan dan ketertiban di Jambi.
