DPRD Jambi Minta Pemprov Tingkatkan PAD untuk Bangun Infrastruktur Daerah

Posted on

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembangunan infrastruktur di daerah. Dia menyebut, bahwa PAD mesti digenjot agar proyek strategis di Jambi bisa terwujud.

“Pemprov Jambi kita harap segera menyusun peta jalan fiskal jangka menengah, dengan target peningkatan PAD melalui reformasi sistem pajak daerah, intensifikasi sektor pertambangan legal, dan digitalisasi pelayanan pajak. Jika ini bisa dilakukan maka proyek strategis bisa tercapai dan pembangunan infrastruktur pun berjalan lancar,” kata Ivan Wirata dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

Ivan mengatakan bahwa saat ini, jika kemampuan keuangan daerah di Provinsi Jambi sangatlah terbatas. Sedangkan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan demi meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

“Jika pembangunan infrastruktur nya baik maka akan menjamin efisiensi, ini juga pastinya akan memperlancar pergerakan barang dan jasa dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Karena jika infrastruktur kita baik, pengembangan ekonomi makro juga baik. Karena dua bidang itu memiliki hubungan timbal balik, efek multiplier,” ucap Ivan.

Politisi Golkar yang juga pernah menjabat sebagai Kepala PUPR Jambi pada periode 20011-2014 itu menyebut selain harus segera meningkatkan pendapatan daerah, Pemprov juga harus ada terobosan, seperti skema KPBU, pinjaman daerah produktif, hingga penguatan kemitraan investasi swasta.

Pemprov Jambi juga, tambah Ivan juga harus mengadopsi pendekatan value for money dalam perencanaan anggaran. Dia menilai Pemprov harus bisa mengatur anggaran dengan tepat sasaran dan harus mengenyampingkan pula program-program non-prioritas demi pembangunan Jambi.

“Jika belanja pegawai dan operasional terus mendominasi, maka ruang fiskal akan semakin menyempit. Padahal, pembangunan infrastruktur adalah kunci membuka lapangan kerja dan menarik investasi ke daerah. Karena keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan khususnya infrastruktur. Makanya, gali potensi dan sumber-sumber uang secara optimal, jika tidak siap-siap saja defisit jilid dua,” tegas Ivan.

Berdasarkan data outlook fiskal 2025 pada rancangan KUA PPAS 2025, total Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 4,3 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar Rp 1,86 triliun atau 15,63 persen dari total pendapatan. Sisanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,42 triliun yang nilainya cenderung stagnan bahkan menurun akibat kebijakan efisiensi belanja negara.

Kemampuan fiskal Provinsi Jambi dinilai belum memadai untuk menopang percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Keterbatasan ruang fiskal dan rendahnya rasio belanja modal menjadi hambatan serius dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jadi jika ini tidak dilakukan maka Provinsi Jambi akan kesulitan membiayai proyek-proyek strategis, pelabuhan sungai, serta infrastruktur. Saya minta Pemprov Jambi harus segera perbaiki itu struktur anggaran dan inovasi pembiayaan secepat mungkin,” kata Ivan.