Sekitar 4.000 orang penduduk di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu terancam terisolir sejak Pelabuhan Pulau Baai mengalami pendangkalan. Pendangkalan yang terjadi di pelabuhan itu membuat kapal tidak bisa keluar pintu alur, bahkan kapal pengangkut bahan makanan pun tak bisa berlayar.
Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Enggano, Mulyadi Kauno mengatakan, akibat tidak adanya kapal yang masuk ke Pulau Enggano kini warga di pulau tersebut terancam terisolir.
“Mulai dari kebutuhan bahan pokok, pasokan BBM dan pengiriman hasil panen pertanian semua sudah tersendat sekarang,” kata Mulyadi, Jumat (11/4/2025).
Hal senada juga diungkapkan Pimpinan Kepala Suku di Enggano, Milson Kaitora. Berhentinya akses transportasi kapal laut di Enggano menunjukkan kelambatan tindakan dari pemerintah daerah.
Pelabuhan Pulau Baai yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya kapal untuk tujuan ke Pulau Enggano sudah mengalami pendangkalan.
“Masa tidak ada antisipasi dari sebelum-sebelumnya. Kini alur pelabuhan dangkal, dampaknya sudah meluas kemana-mana. Yang paling merasakan kini, kami orang-orang di pulau,” kata Milson.
Akibat itu juga, harga bahan pokok di Pulau Enggani sudah mulai mengalami kenaikan. Seperti harga bawang mencapai Rp 70 ribu/kg, sedangkan telur telah lama habis di Pulau Enggano.
“Bawang sudah Rp 70 ribu/kg. Minyak goreng sudah sampai Rp 26 ribu/liter. Kalau telur sudah tidak ada lagi yang jual di warung,” ucap Milson.
Ia mengaku khawatir, jika kondisi ini berlanjut hingga satu bulan maka akan menjadi masalah besar bagi masyarakat di Pulau Enggano.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi meminta agar ada tindakan cepat dari pemerintah daerah untuk menyiasati kondisi transportasi di Pulau Enggano.
“Ketersediaan kapal angkut yang minim dan belum mencukupi kebutuhan penumpang serta belum penuhnya jasa penerbangan di Pulau Enggano sudah menjadi masalah pelik sejak 10 tahun ini bagi masyarakat adat dan penduduk di Pulau Enggano,” kata dia.
Menurutnya, pengerukan alur untuk Pelabuhan Pulau Baai harus dilakukan dengan cepat. Selain mengandalkan pengerukan, ia berharap pemerintah setempat memiliki solusi lain.
“Idealnya, di tengah tidak ada kepastian kapan jadwal selesainya pengerukan alur di Pelabuhan Pulau Baai, pemerintah harus pikirkan rencana mitigasi. Kalau hal tersebut tidak dilakukan akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat di Pulau Enggano,” kata dia.
Di sisi lain, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menilai Pelindo tidak serius atasi masalah alur Pelabuhan Pulau Baai. Sebab, saat ini sudah banyak warga di Pulau Enggano yang menjerit dan resah dengan kondisi Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal.
“Saya minta Pelindo kibarkan bendera putih (menyerah) dan meminta kepada Kementerian Perhubungan menyerahkan pengelolaan alur ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, bukan ke Pelindo lagi. Karena rakyat Bengkulu yang jadi musibah, bukan rakyat Pelindo,” kata Helmi.
Helmi menyebut masyarakat di Pulau Enggano bisa mengalami krisis pangan, krisis perekonomian akibat terganggunya transportasi utama keluar masuk pulau. Bahkan parahnya, listrik di sana bisa terancam putus.
“Ancaman krisis pangan terjadi karena biasanya bahan pangan yang dikirim dari Kota Bengkulu ke Pulau Enggano terganggu karena tidak bisa beroperasinya kapal pengangkut,” jelas Helmi.
“Jadi bila dibiarkan terlalu lama bisa membawa bencana bagi rakyat Bengkulu, sekali lagi kita meminta agar Pelindo menyerahkan persoalan alur dan penanganannya ke Pemprov Bengkulu,” lanjutnya.
