Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami penyusutan dana transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp 245 miliar. Penyusutan itu membuat pemda putar otak dengan melobi pemerintah, agar program prioritas bisa terlaksana.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki merespons penyusutan TKD dengan mendatangi sejumlah kementerian dan lembaga di pusat untuk mengamankan dukungan program. Dia berharap pembangunan di OKI tak tersendat.
“Ini untuk mensinkronkan program pusat dan daerah. Meski TKD turun, OKI tetap harus dapat dukungan program strategis,” ujar Muchendi Mahzareki dalam keterangan resmi, Jumat (7/11/2025).
Dia menilai, komunikasi secara langsung dengan kementerian menjadi kunci agar kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional. Salah satunya komunikasi yang dilakukan dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta.
Dalam pertemuan dengan BP Taskin, sejumlah persoalan di wilayahnya disampaikan. Baik itu terkait infrastruktur, rumah tak layak huni (RTLH), hingga kampung nelayan
“Pembahasan difokuskan pada dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi dan air bersih, perbaikan RTLH, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu yang dibahas ialah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) program arahan Presiden Prabowo yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya.
“OKI sudah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan. Kami berharap BP Taskin mengawal usulan ini,” sambung Muchendi.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan lembaganya akan mengintervensi sembilan sektor strategis, yakni pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.
“Pendekatan ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung,” ujarnya.
Sementara Deputi BP Taskin Zaidirina menambahkan bahwa lembaganya menyiapkan rencana induk (rimduk) sebagai pedoman daerah dalam menjalankan program lintas kementerian. Dia juga memaparkan pola pemberdayaan pertanian yang akan dijalankan, berupa identifikasi warga miskin secara langsung, lalu pemberian bantuan sesuai kondisi.
“Kalau punya lahan, kita beri alat dan mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dua tahun cukup untuk keluar dari garis kemiskinan,” kata Zaidirina.
Program itu menjadi pilot project di 10 kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi namun dipimpin kepala daerah yang dianggap progresif.
“Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mengubah struktur ekonomi lokal melalui pertanian rakyat dan usaha kecil,” tukasnya.
