Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra mengaku prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap camat dan puluhan kepala desa di Lahat. Pemerintah kabupaten di Sumsel diminta aktif dalam membina dan mengawasi perangkat di bawahnya.
“Tentu kita prihatin dengan kejadian ini. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak, terutama dalam menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan, termasuk setingkat desa untuk berhati dalam pengelolaan dana desa,” ujar Edward, Jumat (25/7/2025).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Menurutnya, kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah. Sehingga, harus menjadi contoh dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik di wilayahnya.
“Apalagi ini terjadi di desa dan melibatkan banyak kades,” katanya.
Dia juga mendorong kepala daerah untuk proaktif mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati menjalankan roda pemerintahan. Dia mengimbau agar kebijakan dan penggunaan anggaran hanya untuk kepentingan masyarakat.
“Kami juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten, agar lebih aktif membina dan mengawasi perangkat di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
“Kami juga harapkan kepala daerah lebih intens memberikan pengawasan dan pembinaan. Jangan sampai tata kelola pemerintahan ternodai oleh praktik-praktik yang melanggar hukum,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 22 orang terjaring OTT di Lahat yang dilakukan Kejati Sumsel. Dua dari 22 orang yang diamankan itu ditetapkan sebagai tersangka yakni Ketua Forum Kades dan Bendahara.
Dalam OTT itu, Kejati Sumsel mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 65 juta. Saat ini kedua tersangka itu sudah ditahan sementara 20 kades dikembalikan dan menjadi saksi.
