Pemerintah telah membuka blokir anggaran kementerian dan lembaga. Hingga 24 Juni nilai blokir anggaran mencapai Rp 134,9 triliun. Dibukanya anggaran ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan dengan dibukanya blokir itu maka akan berdampak kepada daerah. Seluruh sektor akan berdampak, termasuk pada ekonomi, infrastruktur, dan lainnya.
“Kita berharap dengan dibukanya keran ini semua yang belum ditransfer pusat yang menjadi hak Sumsel segera di kirimkan. Ini harapan kita, setidaknya ada angin segar bagi daerah,” ujar Deru, Sabtu (5/7/2025).
Menurut Deru, ada beberapa kegiatan atau pekerjaan yang sudah dilakukan namun belum dibayarkan. Penundaan bayar itu disebutnya karena anggaran dari pusat belum cair dalam dua tahun terakhir.
“(Dibukanya blokir anggaran) ini tentunya akan jadi peluang, yang belum dikirimkan pusat itu sejak 2023 hingga 2024,” katanya.
Herman Deru tak merinci berapa nilai utang yang ditanggung Pemprov Sumsel dalam 2 tahun tersebut. Namun, dia menyebut nilainya di atas Rp 1 triliun lebih.
“Yang belum dikirimkan kan Rp 1 triliun lebih (tapi) Rp 2 triliun kurang, paling tidak kalau sudah ditransfer pusat bisa untuk bayar utang,” ungkapnya.
Dilansir infoFinance, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempercepat realisasi belanja melalui pembukaan blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Sampai 24 Juni 2025, anggaran yang telah dibuka blokirnya mencapai Rp 134,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, blokir anggaran itu dibuka untuk dialokasikan kepada program prioritas pembangunan nasional.
“Sampai 24 Juni 2025, Rp 134,9 triliun blokir anggaran yang dilakukan melalui Inpres 1/2025 telah dibuka dan disesuaikan untuk belanja yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh presiden yaitu prioritas pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).
