Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dibuka, formasi Pranata Komputer selalu mendominasi daftar posisi yang paling dibutuhkan. Bagi infoers yang memiliki latar belakang pendidikan Teknologi Informasi (TI) atau ilmu komputer, fenomena ini tentu menjadi kabar baik.
Namun, pernahkah infoers bertanya-tanya, mengapa pemerintah memprioritaskan tenaga ahli IT di tengah upaya efisiensi jumlah PNS? Mengapa posisi ini paling dicari sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)?
Mari kita bedah secara tuntas dalam artikel ini.
PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Sederhananya, PPPK adalah pegawai profesional yang direkrut oleh negara untuk mengisi jabatan-jabatan spesifik-terutama Jabatan Fungsional seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis/IT-dengan sistem kontrak yang bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dan kinerja.
Berdasarkan arah kebijakan Kementerian PANRB dan tren rekrutmen di portal SSCASN BKN, berikut adalah empat sektor utama yang menjadi prioritas nasional:
Sektor ini selalu menjadi penyumbang kuota terbesar setiap tahunnya. Pemerintah fokus menuntaskan ketersediaan guru di sekolah negeri dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem ketahanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan. Formasi paling dicari antara lain Perawat, Bidan, Dokter Spesialis, Apoteker, Tenaga Gizi, dan Tenaga Promosi Kesehatan.
Seiring perkembangan zaman, pemerintah mengupayakan SDM yang memiliki skill teknologi tinggi. Formasi prioritas mencakup Analis Data, Cyber Security Specialist, dan Pengembang Sistem. Selain itu, dibuka juga posisi teknis seperti Arsiparis, Analis Kebijakan, Perencana, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan Pranata Humas.
Berhubungan langsung dengan ekonomi riil di daerah, formasi yang paling dicari adalah Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Teknisi Bangunan/Infrastruktur.
Ada alasan strategis mengapa pemerintah memberikan porsi besar bagi tenaga digital di tahun 2026. Berikut penjelasannya:
Pemerintah Indonesia sedang melakukan perombakan sistem kerja melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres No. 95 Tahun 2018. Untuk menjalankan sistem yang transparan dan akuntabel ini, dibutuhkan tenaga profesional yang memahami arsitektur IT, bukan sekadar tenaga administrasi yang belajar IT secara otodidak.
Banyaknya berita serangan siber dan kebocoran data menjadi pengingat bahwa infrastruktur digital negara membutuhkan benteng kuat. Pranata Komputer dibutuhkan untuk mitigasi risiko, pengelolaan server yang aman, dan implementasi protokol enkripsi data standar nasional.
Pemerintah fokus pada digital talent untuk mengganti peran administratif yang repetitif dengan sistem otomasi. Investasi pada SDM digital dianggap jauh lebih efektif untuk menciptakan birokrasi yang ramping namun lincah (agile) di masa depan.
Saat ini, akses bantuan sosial dan informasi pemerintah sudah banyak berbasis aplikasi dan gadget. Tenaga profesional IT diperlukan untuk terus berinovasi agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran.
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020, jabatan ini terbagi menjadi dua kategori:
Fokus pada aspek teknis operasional, seperti maintenance perangkat keras/jaringan, perekaman data, dan pengoperasian sistem informasi.
Fokus pada analisis dan pengembangan, seperti desain database, pemrograman aplikasi, hingga audit infrastruktur TI.
Meskipun formasinya banyak, infoers harus sadar bahwa standar kompetensi yang diminta sangat tinggi. Ujian Seleksi Kompetensi Teknis mencakup:
1. Manajemen Infrastruktur TI
2. Sistem Jaringan Komputer.
3. Pengembangan Perangkat Lunak.
4. Tata Kelola dan Manajemen Risiko TI.
Skema PPPK dipilih karena pemerintah mencari tenaga kerja yang siap pakai. Tidak seperti CPNS yang memerlukan pelatihan dasar yang lama, PPPK diharapkan langsung membawa keahlian industri mereka ke dalam birokrasi.
Kesimpulannya Formasi Pranata Komputer adalah langkah strategis negara untuk bersaing di era digital. Selama pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN) dan memperkuat keamanan siber, posisi ini akan selalu berada di puncak prioritas.
Nah, itulah informasi yang bisa infoers rangkum mengenai alasan mengapa formasi Pranata Komputer menjadi prioritas utama dalam seleksi PPPK. Sampai jumpa di informasi berikutnya!
Artikel ini ditulis oleh Rhessya Putri Wulandari Tri Maris, mahasiswa magang Prima PTKI Kementerian Agama.
Apa itu PPPK?
Sektor dan Formasi yang Paling Dicari dalam Seleksi PPPK
1. Sektor Pendidikan
2. Sektor Kesehatan
3. Sektor Tenaga IT dan Teknis
4. Sektor Ketahanan Pangan & Lapangan
Mengapa Formasi Pranata Komputer Paling Dicari?
1. Transformasi Sistem (SPBE)
2. Penguatan Keamanan Siber
3. Akselerasi Digital Talent Menuju Indonesia Emas 2045
4. Pelayanan Publik Berbasis Digital
Mengenal Jenjang dan Tugas Pranata Komputer
1. Pranata Komputer Terampil (D3)
2. Pranata Komputer Ahli (S1/D4)
Persaingan dan Kompetensi
Pemerintah fokus pada digital talent untuk mengganti peran administratif yang repetitif dengan sistem otomasi. Investasi pada SDM digital dianggap jauh lebih efektif untuk menciptakan birokrasi yang ramping namun lincah (agile) di masa depan.
Saat ini, akses bantuan sosial dan informasi pemerintah sudah banyak berbasis aplikasi dan gadget. Tenaga profesional IT diperlukan untuk terus berinovasi agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran.
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020, jabatan ini terbagi menjadi dua kategori:
Fokus pada aspek teknis operasional, seperti maintenance perangkat keras/jaringan, perekaman data, dan pengoperasian sistem informasi.
Fokus pada analisis dan pengembangan, seperti desain database, pemrograman aplikasi, hingga audit infrastruktur TI.
Meskipun formasinya banyak, infoers harus sadar bahwa standar kompetensi yang diminta sangat tinggi. Ujian Seleksi Kompetensi Teknis mencakup:
1. Manajemen Infrastruktur TI
2. Sistem Jaringan Komputer.
3. Pengembangan Perangkat Lunak.
4. Tata Kelola dan Manajemen Risiko TI.
Skema PPPK dipilih karena pemerintah mencari tenaga kerja yang siap pakai. Tidak seperti CPNS yang memerlukan pelatihan dasar yang lama, PPPK diharapkan langsung membawa keahlian industri mereka ke dalam birokrasi.
Kesimpulannya Formasi Pranata Komputer adalah langkah strategis negara untuk bersaing di era digital. Selama pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN) dan memperkuat keamanan siber, posisi ini akan selalu berada di puncak prioritas.
Nah, itulah informasi yang bisa infoers rangkum mengenai alasan mengapa formasi Pranata Komputer menjadi prioritas utama dalam seleksi PPPK. Sampai jumpa di informasi berikutnya!
Artikel ini ditulis oleh Rhessya Putri Wulandari Tri Maris, mahasiswa magang Prima PTKI Kementerian Agama.
