Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang berencana memanggil pihak pengelola SD Muhammadiyah guna mencari solusi jangka panjang atas kemacetan menahun yang kerap terjadi di Jalan Kolonel H. Burlian. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas penertiban parkir liar di kawasan tersebut.
Kepala Bidang Wasdalops dan Lalin Dishub Kota Palembang, Julyanzah, menyebut tindakan derek dan gembos ban yang dilakukan petugas hanyalah solusi jangka pendek. Menurutnya, dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar masalah penjemputan siswa tidak terus-menerus mengorbankan kelancaran lalu lintas umum.
“Masalah parkir liar ini sebenarnya sudah menahun karena lahan parkir di dalam sekolah memang tidak mencukupi. Itulah mengapa kami berencana menggelar Forum Lalu Lintas pada Kamis mendatang dengan mengundang pihak sekolah dan instansi terkait,” ujar Julyanzah kepada infoSumbagsel, Selasa (27/1/2026)
Dalam Forum Lalin tersebut, Dishub akan meminta pihak sekolah untuk mengatur sirkulasi waktu penjemputan agar kendaraan tidak menumpuk di waktu yang bersamaan. Julyanzah menilai, pihak sekolah memiliki peran besar untuk mengedukasi para wali murid agar tidak parkir di badan jalan.
Salah satu opsi yang akan ditawarkan adalah pengoptimalan penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang ada di depan sekolah. Wali murid diharapkan bisa memarkirkan kendaraannya di seberang jalan atau titik lain yang lebih luas, kemudian menjemput anak mereka dengan berjalan kaki lewat JPO.
“Jadi titik konsentrasi penjemputan ini bukan lagi di depan sekolah saja. Kita pengen ada kata sepakat supaya wali murid ini tidak boleh nunggu lama. Mereka harus muter dulu kalau anaknya belum keluar, tidak boleh ngetem di bahu jalan,” tegasnya.
Julyanzah menambahkan bahwa selama ini Dishub sudah rutin melakukan patroli bersama Satlantas, namun kesadaran dari wali murid masih rendah. Dengan adanya Forum Lalin ini, diharapkan akan lahir keputusan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak sekolah.
Selain sekolah, Dishub juga akan berkoordinasi dengan pihak RS Bhayangkara agar pengaturan kendaraan di sepanjang ruas jalan tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Tujuannya agar akses darurat menuju rumah sakit tidak lagi terhambat oleh kendaraan penjemput sekolah yang memakan badan jalan.
Pihak Dishub juga tengah mengkaji skema sirkulasi baru bagi para penjemput, misalnya dengan mengarahkan kendaraan masuk melalui jalan di samping Bhayangkara agar tidak ada lagi penumpukan di jalan utama. Namun, keputusan final mengenai sirkulasi ini masih menunggu hasil rapat koordinasi resmi pada hari Kamis nanti.
Julyanzah menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dan kepatuhan wali murid adalah kunci utama penyelesaian masalah kemacetan ini.
Sementara itu, pihak sekolah mengklaim telah memberikan fasilitas maksimal, sementara Dishub mendesak adanya perombakan sistem sirkulasi jemputan internal sekolah.
Kepala SD Muhammadiyah 14 Palembang, Sulfa Damayati, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya preventif sejak awal tahun ajaran. Menurutnya, sekolah sudah bekerja sama dengan RS Bhayangkara dan pihak Masjid untuk menyediakan lahan parkir bagi wali murid.
“Kami sudah memberikan surat khusus kepada orang tua siswa. Permasalahan parkir ini sudah kita berikan opsi, bisa di lapangan masjid atau berlangganan di RS Bhayangkara,” ujar Sulfa.
Sulfa menambahkan, kemacetan tidak seharusnya hanya ditimpakan kepada sekolahnya. Mengingat di kawasan tersebut merupakan kompleks pendidikan padat yang menampung ribuan siswa dari berbagai jenjang, mulai dari TK hingga SMK.
“Jangan sekolah kami terus yang disalahkan. Di sini ada TK, SMP, tiga SMA, dan satu SMK. Persoalannya adalah kesadaran orang tua. Mereka menunggu sebelum anak keluar kelas, padahal fasilitas parkir ada,” cetusnya.
