Kasus penembakan tiga anggota Polri oleh oknum TNI di Lampung masih terus bergulir. Komnas HAM menyebut ada temuan unsur perencanaan di balik oknum TNI AD menembak tiga polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.
Dilansir infoNews, Komnas HAM meminta kasus penembakan tiga anggota polisi tersebut diusut tuntas dan transparan.
“Komnas HAM menilai ada perencanaan atas tindakan penembakan tiga anggota kepolisian tersebut, yaitu dengan adanya senjata api di lokasi kejadian,” kata anggota Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Dalam temuannya, Komnas HAM menyebut prajurit TNI berinisial B mengambil senjata yang sebelumnya diletakkan di kursi. Sesaat kemudian, dia menembak ke arah anggota Polri hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.
“Kemudian Saudara B meminta rekannya, Saudara I, untuk mengambil senjata yang sebelumnya diletakkan di atas kursi plastik. Setelah Saudara I meninggalkan lokasi, Saudara B melepaskan satu tembakan ke udara, lalu menembak secara langsung ke arah dua anggota polisi, yakni Aipda PA dan Kapolsek Negara Batin, AKP L. Saat Briptu MG dalam upaya pelarian dan terjatuh, Saudara B kembali melepaskan tembakan ke arah korban, yang sempat membalas tembakan, hingga akhirnya Saudara B tertembak,” jelasnya.
Tak hanya keterlibatan dalam kasus penembakan 3 polisi, Komnas HAM juga menemukan keterlibatan prajurit TNI itu dalam judi sabung ayam di lokasi. Hal itu didasarkan atas keberadaan pelaku di lokasi judi sabung ayam tersebut.
“Keterlibatan pelaku menunjukkan bahwa tidak hanya terjadi tindak pidana kekerasan, tetapi juga indikasi pelanggaran hukum yang lebih luas yang melibatkan praktik kejahatan berjaringan,” ujar Abdul.
Selain melanggar hukum, dia menilai peristiwa penembakan tersebut melanggar hak asasi manusia. Dia meminta kasus tersebut diusut secara transparan hingga tuntas.
“Kejadian ini menegaskan pentingnya reformasi keamanan, termasuk pembenahan koordinasi antaraparat, pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata api, serta penguatan komitmen semua institusi penegak hukum untuk bertindak sesuai hukum dan etika,” kata dia.
“Komnas HAM memandang bahwa penyelesaian kasus ini harus mengedepankan pendekatan berbasis HAM dan supremasi hukum, demi menegakkan keadilan serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang,” imbuhnya.
