DPRD Sumsel meminta korban PPDS Unsri yang testisnya ditendang konsulen di RMSH Palembang agar menempuh jalur hukum. Meski turun menyelidiki kasus tersebut, kepolisian menghormati apabila pihak korban, pelaku, Unsri maupun RSMH akan menyelesaikan kasus tersebut secara internal saja.
Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihartono mengatakan, sampai dengan hari ini kepolisian belum menerima laporan terkait kasus tersebut dari korban.
“Laporan dari korban belum ada terkait hal itu,” katanya dikonfirmasi infoSumbagsel, Rabu (23/4/2024).
Semula kepolisian menurunkan tim untuk menyelidiki kebenaran tentang kejadian itu, namun menurut Harryo pihak menghormati apabila korban, pelaku dan instansi terkait akan menyelesaikan masalah tersebut secara internal.
“Kita menghormati karena informasinya mereka (korban, pelaku, Unsri dan RSMH) akan menyelesaikannya secara internal,” katanya.
Akan tetapi, lanjutnya, jika dikemudian hari korban merasa tidak terima dan ingin membuat laporan polisi, Harryo mengungkap pihaknya tentu akan mengusut kasus tersebut sesuai dengan apa yang dilaporkan korban nantinya.
“Oh tentu akan kita tindaklanjuti jika nanti memang korban melapor,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes M Anwar Reksowidjojo jika pihaknya tidak menyelidiki kasus tersebut karena memang tak ada laporan dari korban.
“Di Tabes (Polrestabes) informasi awalnya, tapi (korban) tidak bikin laporan. Nggak ada (penyelidikan),” kata Anwar, terpisah.
Sebelumnya diberitakan, pimpinan DPRD Sumatera Selatan angkat bicara terkait dugaan kasus penganiayaan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sriwijaya oleh konsulennya di RSMH. Investigasi dan tindakan tegas jika terbukti bersalah harus diberikan agar ada efek jera.
“Kalau benar kejadiannya, sangat kita sesalkan kejadian itu karena terjadi di lembaga pendidikan. Apalagi terjadi pada dokter yang mengikuti spesialis dan dilakukan oleh konsulennya. Kita akan kawal dan tunggu hasil investigasi menyeluruh yang tengah dilakukan,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto, Rabu (22/4/2025).
Menurut Nopianto, investigasi menyeluruh perlu dilakukan agar diketahui detail dan fakta kejadian. Kemudian hasilnya disampaikan secara transparan.
“Investigasi itu agar mengetahui fakta sebenarnya dan jika memang benar terjadi tindakan tegas perlu dilakukan agar kejadian serupa tak terjadi kembali di waktu mendatang. Kemudian upaya hukum juga harus dilakukan agar ada proses pembelajaran dan efek jera. Itu penting,” katanya.
Nopianto menyebut, jika tindakan tegas tak diberikan terhadap pelaku kekerasan dan bullying bukan tidak mungkin kejadian serupa bisa terjadi kembali.
“Kita sarankan jika korban mengalami penganiayaan untuk menempuh jalur hukum agar ada titik terang. Dugaan penganiayaan ini sudah termasuk kesewenang-wenangan dan tidak layak terjadi dalam proses pendidikan,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta Komisi V DPRD Sumsel untuk mencari informasi komprehensif terkait peristiwa itu. Selain itu, upaya pemanggilan pihak RSMH dan Fakultas Kedokteran Unsri juga akan dilakukan.
“Kita akan minta Komisi V proaktif dan jemput bola, menginvestigasi kebenaran peristiwa tersebut. Setelah itu kita akan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Paling tidak, akan menjadi bahan kita untuk melakukan perbaikan pola pendidikan di Sumsel. Tapi, pastinya peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi di berbagai tingkatan pendidikan,” tukasnya.
