Jalan khusus batu bara yang sempat diwacanakan Gubernur Jambi Al Haris untuk segera selesai pada 2024 lalu hingga kini belum juga tuntas. Saat ini, progres jalan khusus batu bara itu masih menjadi sorotan bagi pihak dewan di Jambi.
“Dulunya progres jalan khusus ini target penyelesaian awalnya Desember 2022, lalu mundur ke Desember 2023 dan 2024, sekarang sudah 2025 belum juga kelar,” kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, Senin (2/6/2025).
Politisi Partai PDIP itu merasa kecewa terhadap proyek yang telah direncanakan sejak tahun 2022 namun belum juga rampung hingga pertengahan 2025. Padahal, jalan khusus batu bara adalah kunci agar investasi tambang itu terus berjalan lancar di Jambi tanpa adanya konflik sosial yang kemudian terjadi.
“Kami bersama Ketua dan anggota DPRD turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu penyebabnya. Ini mesti tahu kenapa proyek jalan khusus ini tak kelar-kelar,” ujar Samsul.
Samsul menyebut, dalam penelusurannya di lapangan secara langsung, masalah utama yang menghambat penyelesaian proyek ini adalah pembebasan lahan dan perizinan di kawasan hutan yang belum tuntas.
Dia menilai, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat jika komunikasi antara pemerintah, investor, dan pihak-pihak terkait dilakukan dengan baik.
Samsul menyebut, dalam menjalani fungsi dewan, dirinya ingin janji politik Gubernur Jambi Al Haris dalam mempercepat jalan khusus itu bisa terealisasi. Dia menilai, jalan khusus menjadi tolak ukur bagi keberhasilan infrastruktur di Jambi.
Apalagi, jalan khusus batu bara ini merupakan janji-janji politik Al Haris sejak dulu. Samsul ingin, jika jalan khusus terus berjalan dan Gubernur Jambi segera mengevaluasi apa yang menjadi penghambat lain selain dari temuannya di lapangan sehingga jalan khusus tak kelar-kelar.
“Kalau masalahnya ada pada dana, sebaiknya investornya dievaluasi. Kalau perlu diganti,” tegasnya.
DPRD Jambi pun mendesak Gubernur dan tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan lembaga teknis lainnya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini.
Samsul mengingatkan bahwa DPRD memiliki tugas dalam bidang pengawasan. Seharusnya menurut Samsul, DPRD juga mesti dilibatkan oleh Pemprov Jambi dalam komunikasi terkait kendala di lapangan.
Ia juga menekankan dampak ekonomi dari tertundanya proyek tersebut. Menurutnya, jalan khusus ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi batu bara dan meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah. Dengan target angkutan batu bara nasional mencapai 37 juta ton, keberadaan jalan khusus akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah.
“Kalau jalan ini selesai, potensi kenaikan DBH akan jauh lebih besar,” katanya.
Samsul juga mengaku, bahwa kuota tambang batu bara di Jambi juga semakin menurun lantaran konflik sosial yang kerap terjadi. Menurut dia, jalan khusus harus segera diselesaikan jika tidak kemacetan jalan akibat angkutan batu bara akan kembali mencuat dan jalur sungai pun juga bakal terhambat dengan kejadian-kejadian yang kerap terjadi saat ini.
Sebelumnya, jalan khusus batu bara menjadi solusi yang dikatakan Al Haris agar persoalan tambang batu bara bisa berjalan baik di Jambi. Bahkan, progres jalan khusus ini terus di beri-beri janji akan selesai oleh Al Haris namun kenyataan pun tak juga kelar.
Demi mempercepat jalan khusus bisa terealisasi, Pemerintah Provinsi Jambi juga sempat berkali-kali melarang penggunaan jalan umum atau jalan nasional dilintasi oleh angkutan truk batu bara. Langkah itu dilakukan, Pemprov agar pengusaha dapat segera menyelesaikan jalan khusus agar tak merugikan dan berdampak buruk bagi warga.
Pemprov Jambi juga pernah mengklaim bahwa tidak akan membuka kembali jalur lintas Sumatera atau jalan nasional bagi angkutan truk batu bara. Namun kenyataannya, jalan umum lintas Sumatera masih dijadikan jalan bagi angkutan batu bara lantaran jalan khusus yang tak kelar.
Sejuah ini, dalam rangkuman infocom, Pemprov Jambi kerap kali menjalankan rapat dengan para pihak pengusaha, demi memastikan jika jalur khusus di Jambi akan ditargetkan selesai pada Juni 2024. Namun, sejak di kepemimpinan Al Haris dua periode ini, persoalan jalan khusus batu bara seperti jalan di tempat.
