Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan penguatan pengawasan keuangan di daerah harus dilakukan. Hal itu menjadi kunci utama menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, sinergi antara Pemprov Sumsel dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel sangat penting.
“Terutama dalam mengawal proyek strategis nasional (PSN), seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan optimalisasi produksi pangan,” ujar Deru saat mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Sumsel yang baru, Selasa (24/6/2025).
Terkait Pelabuhan Tanjung Carat, Deru menyebut kondisi pelabuhan saat ini tidak lagi memadai, sehingga memaksa Sumsel mengekspor beberapa komoditas melalui pelabuhan luar provinsi.
“Bayangkan, kopi Sumsel harus keluar lewat Lampung. Inilah pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” katanya.
Sementara terkait optimalisasi produksi pangan, Deru menyebut jika Sumsel ditarget menjadi tiga besar lumbung pangan nasional. Sumsel juga diikutsertakan dalam berbagai program bidang pangan oleh pemerintah agar produksi pangan naik.
“Kita menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling sebesar 25% tahun ini, dari 3 juta ton menjadi minimal 3,8 juta ton. Ini kerja besar yang memerlukan pengawasan dan dukungan serius,” ungkapnya.
Selan itu, Deru juga meminta BPKP memberi perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan di desa. Dia menilai masih banyak kades yang kesulitan mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman administrasi dan akuntabilitas.
“Banyak kades tersandung hukum bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Saya harap APIP bersama BPKP memberi literasi dan pembinaan. Kita juga sedang siapkan program upgrading untuk para kades,” ungkapnya.
Sementara Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Setya Nugraha mengapresiasi gubernur atas komitmen terhadap pengawasan yang baik. Dia juga menyebut pengukuhan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.
“Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepercayaan dalam memperkuat kualitas pengawasan serta akuntabilitas keuangan daerah,” kata Setya.
BPKP saat ini mengusung tiga fokus utama pengawasan yakni memberikan nilai tambah strategis, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, serta mendukung capaian hasil pembangunan yang berorientasi manfaat bagi masyarakat.
Secara khusus, ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai titik krusial yang harus diawasi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas belanja strategis dan pendapatan asli daerah (PAD).
