DPRDSumatera Selatan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi itu berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian 5 pansus yang disampaikan saat Rapat Paripurna XI.
Rekomendasi tim perumus DPRD Sumsel dibacakan Fajar Febriansyah. Ada 5 bidang rekomensasi yang disampaikan. Yakni bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Di bidang pemerintahan, Dewan Sumsel merekomendasikan pengamanan data dan dokumen yang berkaitan dengan aset yang ada di OPD. Pansus meminta gubernur memerintahkan BPKAD bertanggung jawab menatausahakan aset milik Pemprov Sumsel.
Kemudian meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan kinerja OPD. Dan terkait adanya silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) pansus menilai akibat ketidakcermatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Untuk itu ke depannya agar penyusunan perencanaan disusun secara cermat,” ujar Fajar, Senin (28/4/2025.
Bidang perekonomian, pihaknya merekomendasikan beberapa hal terkait program dan kegiatan di sejumlah OPD. Salah satunya di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel dalam hal produksi bibit unggul, penyerapan gabah sesuai HPP, evaluasi kinerja penyuluh, distribusi pupuk bersubsidi dan lainnya.
Di bidang keuangan, pansus merekomendasikan BPKAD membuat SOP baku terkait pengelolaan dana bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah agar tidak menyewa ruko.
“Agar gubernur mengimbau OPD-OPD dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan menggunakan fasilitas Hotel Swarna Dwipa sehingga hotel yang merupakan BUMD mampu bersaing, berkembang dan maju. Serta lebih berperan bagi pendapatan daerah,” katanya.
Bidang pembangunan, pansus merekomendasikan BLUD yang dikelola oleh OPD dapat dioptimalisasikan dengan investasi teknologi dan SDM sehingga PAD meningkat. Kemudian soal rencana optimalisasi pendapatan melalui penambahan waktu 24 jam transportasi kapal pengangkut batu bara perlu dikaji dan peningkatan pendapatan dengan memperluas jangkauan BLUD.
Terakhir bidang kesra, merekomendasikan dinas pendidikan terkait program kuliah gratis untuk dianggarkan 2026, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025 dilaksanakan profesional dan sesuai peraturan perundang, dan pembayaran tunjangan profesi guru yang belum selesai sejak Juli-Desember 2024.
Dinas Sosial untuk merevitalisasi panti sosial rehabilitasi gelandangan, pengemis, dan ODGJ dan panti lainnya di bawah naungan Pemprov Sumsel sesuai dengan skala prioritas.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan pentingnya rekomendasi tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun berjalan dan berikutnya, dan penyusunan kebijakan strategis lainnya.
“Semua upaya telah dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja. Berbagai masukan saran dan pandangan yang kami terima akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti penyempurnaanya sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
