Pemerintah Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pengelolaan Participating Interest (PI) di wilayah kerja migas. Sebagai langkah strategis, Pemprov Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat resmi menggandeng lembaga independen untuk memperkuat proses kajian dan pendampingan teknis dalam percepatan realisasi PI 10 persen.
“Langkah ini penting agar proses PI berjalan transparan, profesional, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi daerah penghasil migas,” kata Gubernur Jambi, Al Haris, Selasa (4/11/2025).
Melalui kerja sama dengan lembaga independen, pemerintah daerah berharap seluruh aspek administrasi, legal, dan teknis dapat dipersiapkan dengan matang. Selain itu, keberadaan pendamping profesional juga akan memastikan tata kelola migas daerah berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan publik.
Al Haris, menegaskan bahwa penunjukan ini adalah inti dari kesepakatan yang diambil untuk mengakselerasi proses PI.
“Intinya adalah kita sepakat menunjuk lembaga independen PT.Paleopetro untuk menghitung,” ujar Al Haris
Lembaga independen ini akan bertugas melakukan kalkulasi teknis untuk menentukan batas-batas reservoir secara adil. Hasil perhitungan ini akan menentukan porsi pembagian wilayah antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
“Jadi berapa nanti yang masuk ke Tanjung Timur, berapa nanti masuk ke Tanjung Barat, nah kita hitung,” jelasnya.
Fokus perhitungan selamparan ini mencakup dua blok utama, yakni Blok Lemang (Jadestone) dan Blok Jabung (PetroChina).
Al Haris menekankan bahwa hasil perhitungan dari lembaga independen ini akan menjadi sangat krusial. Angka yang keluar akan dijadikan dasar utama dalam menentukan persentase pembagian saham PI 10% untuk daerah.
“Mungkin itu juga nanti jadi bagian dari kita menghitung persentase pembagian sahamnya nanti,” tambah Al Haris.
Langkah ini dipandang sebagai perjuangan penting bagi daerah untuk mendapatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang sah. Hal ini mendesak, menurut Haris, terutama di tengah kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang minim.
Setelah proses perhitungan pelamparan selesai, tahapan selanjutnya adalah Open Data Room. Pada tahap ini, data produksi aktual akan dibuka secara transparan.
“Nanti setelah itu dihitung, nanti akan ada open data room. Ada melihat data produksi kita berapa sebetulnya. Tinggal tiga tahapan hingga akhirnya persetujuan akhir Menteri ESDM dan SKK Migas,” sebut Al Haris.
Ia juga meyakinkan bahwa data produksi ini tidak dapat dimanipulasi, karena datanya juga tercatat di Pertamina dan SKK Migas.
Setelah open data room, proses akan dilanjutkan dengan due diligence dan kesepakatan akhir para pihak, sebelum bermuara pada penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Menteri ESDM. Gubernur menargetkan seluruh proses ini dapat berjalan cepat, tanpa berlarut-larut.
“Target kita memang paling lambat Februari 2026 sudah selesai, insyaallah. Kita berharap Januari dokumen selesai, Februari sudah bisa menghitung PI kita berapa,” sebutnya.
Langkah cepat Gubernur Jambi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah penghasil migas. Bupati Tanjung Jabung Timur dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat menyambut baik langkah ini.
Keduanya menilai kerja sama lintas daerah dan dukungan Pemprov menjadi momentum penting mempercepat penerimaan daerah dari sektor energi.
Menurut kedua kepala daerah itu, PI 10 persen bukan hanya tentang bagi hasil, tapi juga kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hich, menyebut percepatan penunjukan lembaga independen sangat penting agar daerah penghasil segera merasakan manfaat ekonomi dari hasil produksi migas.
“Kami kalau masalah ini lebih cepat lebih baik, kalau masalah saham kami dari Tanjung Jabung Timur mengikuti. Dalam kondisi efisiensi ini kami membutuhkan anggaran untuk hidup, harapannya diselesaikan. Kalau tidak perlu open data kami mendukung,” ujar Dillah.
