Puluhan tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Lampung mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (10/9/2025). Mereka menuntut kejelasan status hingga formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu peserta aksi, Novita Butar Butar, tenaga kependidikan (tendik) dari SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, mengaku kecewa setelah 13 tahun mengabdi tanpa kepastian.
“Tujuan kami ke sini (DPRD Provinsi Lampung) meminta kepastian status kami, khususnya honorer tenaga kependidikan. Masa depan kami tidak jelas. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun kerja, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah,” kata Novita di lokasi.
Novita menuturkan, meski banyak pekerjaan yang dituntut dari sekolah, gaji honorer sangat kecil. Ia menilai pemerintah lebih fokus pada formasi guru, sementara tendik dan honorer non-guru kerap diabaikan.
“Tuntutan kami besar, pekerjaan banyak, tapi gaji kecil dan masa depan tidak ada. Kami ingin regulasi yang berpihak ke kami,” tegasnya.
Dalam aksinya, para honorer membawa tiga tuntutan utama. Pertama, perubahan regulasi yang memihak tenaga honorer non-guru.
Kedua, meminta prioritas jika nantinya tetap diusulkan sebagai pegawai paruh waktu atau mengikuti tes PPPK tahun depan. Ketiga, adanya formasi khusus bagi honorer yang sudah ikut seleksi PPPK 2024.
Aksi ini diikuti tenaga honorer dari sejumlah daerah, mulai Lampung Utara hingga Way Kanan. Mereka berharap DPRD Lampung bisa menyampaikan langsung aspirasi ini ke pemerintah provinsi maupun pusat.
