Sebanyak 84 persen masyarakat puas dengan kinerja dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Wakilnya Prima Salam (RD-PS), sementara 6,1 persen kurang puas dengan kinerja pasangan tersebut. Hal itu berdasarkan hasil survei Lembaga Lingkar Publik Independen (LPI).
Dalam survei itu, sebanyak 95 persen responden menilai penyelenggaraan pemerintahan Kota Palembang berada pada kategori baik dan cukup baik.
Penilaian positif juga diberikan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia dengan angka mencapai 91 persen. Sementara itu, untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tingkat penilaian baik dan cukup baik tercatat 68 persen, sedangkan penilaian buruk mencapai 30 persen.
Direktur LPI Hilmin menjelaskan bahwa survei kepuasan terhadap kinerja RD-PS menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Sebanyak 59,1 persen responden menyatakan sangat puas, sementara 25,5 persen mengaku cukup puas. Dengan demikian, total tingkat kepuasan masyarakat mencapai lebih dari 84 persen.
“Responden yang menyatakan tidak puas hanya 6,1 persen, dan sisanya 9,3 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Ini menandakan kepemimpinan Ratu Dewa dan Prima Salam dinilai sangat positif oleh masyarakat,” katanya, Kamis (1/1/2026).
Menurut hasil survei, kepuasan warga terutama dipicu oleh pelayanan Pemkot Palembang yang dinilai cepat tanggap serta realisasi program-program unggulan RD-PS. Beberapa program yang mendapat perhatian publik di antaranya layanan ambulans gratis, respons cepat pengaduan masyarakat, serta perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik kota.
Meski demikian, masyarakat berharap agar perbaikan terus dilakukan ke depan, khususnya pada sektor pelayanan publik, stabilitas harga kebutuhan pokok, pembangunan infrastruktur, serta penanganan pengangguran dan kemiskinan.
Dalam pemetaan kondisi sosial Kota Palembang, survei LPI juga mengungkap sejumlah persoalan mendesak. Pengangguran disebut sebagai masalah paling dominan dengan persentase 71 persen, disusul kemiskinan sebesar 63 persen.
Selain itu, tingkat kriminalitas dinilai cukup tinggi oleh 53 persen responden. Sementara persoalan peredaran minuman keras, narkoba, dan judi online mencapai 46 persen, yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menanggapi hasil survei tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menilai capaian itu belum sepenuhnya mencerminkan kinerja maksimal seluruh jajaran Pemkot Palembang.
Menurutnya, masih dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang lebih kuat untuk menjawab berbagai tantangan ke depan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Palembang atas penilaian dan kepercayaannya. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih giat dan memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah program unggulan pemerintah kota yang belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk terus mengintensifkan sosialisasi agar program-program tersebut dapat dimanfaatkan secara luas oleh warga.
Lebih lanjut, Ratu Dewa menegaskan bahwa sektor pendidikan akan menjadi fokus utama pada tahun 2026. Saat ini, sekitar 35 persen bangunan sekolah dasar (SD) dan 30 persen sekolah menengah pertama (SMP) di Palembang masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
“Kita menargetkan rehabilitasi bangunan sekolah dapat dituntaskan pada 2026-2027, baik melalui APBD maupun dukungan dana dari pemerintah pusat. Selain itu, program Makan Gratis bagi siswa juga akan terus dilanjutkan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
