Aksi mematikan aplikasi atau offbid yang dilakukan ribuan driver online dilakukan di DPRD Sumsel. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Ojol Palembang Bersinergi ini menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi diikuti 1.000-an massa ini diawali dengan salawat.
Ketua Aliansi Ojol Palembang Bersatu M Asrul Indrawan mengatakan aksi offbid dilakukan serentak secara nasional. Ada 4 tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini.
“Ada 4 tuntutan yang kami sampaikan ke DPRD Sumsel untuk diteruskan ke DPR RI,” ujarnya, Selasa (20/5/2025).
Empat tuntutan itu yakni terkait legalitas ojol untuk angkutan penumpang. Kedua, mereka minta penetapan tarif per kilometer, berikutnya jika aplikator melanggar UU diminta ditutup.
“Keempat, setop potongan-potongan aplikasi. Cukup 10% saja potongan,” katanya.
Keempat tuntutan yang disampaikan itu, kata dia, sudah ditandatangani oleh 58 komunitas dan paguyuban yang tergabung dalam Aliansi Ojol Palembang Bersinergi.
Dalam aksi itu, lanjut Asrul, pihaknya berjanji tak akan sweeping terhadap ojol lain yang tak ikut aksi unjuk rasa. Namun, dia menyebut solidaritas dan kepedulian mereka dinilai kurang.
“Yang tidak ikut aksi tapi tetap bekerja tidak akan kami sweeping. Kita doakan mereka cepat kaya. Yang dia di rumah, kami anggap pengkhianat,” terangnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Aksi yang dilakukan mereka, katanya untuk memperjuangkan hak. Perang tarif antar aplikator membuat pendapatan mereka menurun. Bahkan, disebutnya merugi karena pendapatan mereka harus dipakai untuk membeli BBM, makan dan kebutuhan lainnya.
“Perang tarif murah aplikator ini kita yang dirugikan. Jika ditarik kami yang merana, tidak ditarik kami hanya dapat Rp 5 ribu, Rp 7 ribu. Cukup buat apa,” katanya.
Kasubag Aspirasi DPRD Sumsel Selvi Ariana yang menemui massa aksi. Dia menyebut jika aspirasi yang disampaikan Aliansi Ojol Palembang Bersinergi akan diteruskan ke DPRD Sumsel.
“Rilis akan kami sampaikan dan teruskan ke pimpinan DPRD Sumsel. Kemudian akan kami sampaikan ke DPR RI,” ujarnya.
