Sebanyak 1.500 rumah tidak layak di Palembang, Sumateta Selatan, akan dibedah pada tahun 2026. Hal itu setelah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan akan menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam jumlah besar untuk Kota Palembang pada tahun depan.
Dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, pemerintah pusat menyepakati alokasi 1.000 unit BSPS untuk Palembang.
Maruarar menegaskan, program ini merupakan bentuk keseriusan negara dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat.
“Ini intervensi nyata pemerintah agar semakin banyak warga bisa memperbaiki rumahnya. Bagi kami, menyediakan hunian yang aman dan sehat merupakan kewajiban negara,” kata Maruarar, Jumat (4/11/2025).
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan, dari pembahasan bersama Kementerian PKP, total bantuan yang akan masuk ke Palembang tahun depan mencapai 1.500 unit BSPS.
“Alhamdulillah, pulang dari pertemuan dengan Pak Menteri, kita mendapat 1.500 unit bedah rumah untuk warga Palembang, 1.000 dari kementerian 500 dari swasta,” ungkapnya, dari keterangan resmi yang diterima infoSumbagsel, Jumat.
Dewa menyebut bantuan tersebut akan berkontribusi besar dalam menekan jumlah rumah tidak layak huni di Palembang dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan sehat.
“Tentu ini sangat kita syukuri. Bantuan ini akan membantu banyak keluarga mendapatkan rumah yang lebih manusiawi untuk ditempati,” harapnya.
Program BSPS yang akan dijalankan pada tahun 2026 itu diproyeksikan menjadi langkah penting pemerintah dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di ibu kota Sumatera Selatan tersebut.
